PROFIL DAN VISI-MISI RYB – MAJU

PROFIL
CALON KEPALA DAERAH PAKPAK BHARAT
Remigo Yolando Berutu, MBA

1. Nama : Remigo Yolando Berutu, MBA
2. Tempat dan tanggal : Medan, 06 September 1969
lahir/umur 40 Tahun
3. Alamat tempat tinggal : Jl. Amborgang No. 1, Desa Salak II, Kec. Salak, Kab. Pakpak Bharat
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Agama : Katholik
6. Status perkawinan : a. sudah
b. nama istri/suami : Made Tirta Kusuma Dewi
c. jumlah anak 2 (dua) orang : 1. Alexandra Mikayla Berutu
2. Roderigo Maharay Berutu
d. nama keluarga kandung : 1. Jenny R.L. Berutu, SH
2. Eddy K.A. Berutu
3. Makahelly Berutu
4. Muger Herry I. Berutu (Alm)
7. Pekerjaan : Wakil Bupati Pakpak Bharat
8. Riwayat pendidikan**) : a SD Maria Fatima di Jember, Tahun 1982
b. SMPK Maria Fatima di Jember, Tahun 1985
c. SMA N 5 di Bandung, Tahun 1988
d. Universitas Trisakti di Jakarta, Tahun 1995
e. La Trobe University di Melbourne, Australia, Tahun 2000
9. Riwayat organisasi ***) : a. OSIS SMAN 5, Bandung, 1987-1988
b. Senat FE Trisakti, Jakarta, 1990-1992
c. Financial Management Australian Association, Melbourne-Australia, 1999-2000
d. Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Umat Beragama Kab. Pakpak Bharat
e. Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat Priode 2010-2011
10. Riwayat pekerjaan dan : Wakil Bupati Pakpak Bharat 2008-Agustus 2010
alamat pekerjaan
11. Lain-lain : –

PROFIL
CALON WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Ir. H. Maju Ilyas Padang

1. Nama : Ir. H. Maju Ilyas Padang
2. Tempat dan tanggal : Kuta Padang Desa Tambahan Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi
lahir/umur 04 April 1951 / 59 Tahun;
3. Alamat tempat tinggal : Jl Sikadang Njandi Desa Boang Manalu Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Status perkawinan : a. sudah
e. nama istri/suami : Hj. Idahliani Sagala
f. jumlah anak 5 orang.
g. nama keluarga kandung : 1. (Alm) Sanan Padang
2. Abdulah Padang
3. Rabumah Br Padang
4. Darman Padang
5. (Alm) Nurniah Br Padang
6. Syahriani Br Padang
7. Pekerjaan : Pensiunan PNS.
8. Riwayat pendidikan**) : a SD/SR Pangkirisan Kabupaten Dairi, Tahun 1963
h. SMP Negeri 2 Sidikalang Kabupaten Dairi, Tahun 1966
i. STM Negeri Medan Jurusan Kimia Medan , Tahun 1969
j. Perguruan Tinggi Fakultas Teknik Industri Universitas Sumatera Utara
9. Riwayat organisasi ***) : a. Wakil Ketua KNPI Dati II Karo
: b. Ketua umum IPHI Dati II Tapanuli Tengah
c. Pengurus Harian Golkar Propinsi Sumatera Utara
10. Riwayat pekerjaan dan : a. Kadis Perindustrian Kabupaten Karo
alamat pekerjaan b. Kadis Perindustrian Kabupaten Tapanuli Tengah
c. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi
d. Kakanwil Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara
11. Lain-lain : –

VISI & MISI

REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA
&
Ir. H. MAJU ILYAS PADANG

CALON BUPATI & CALON WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT
PERIODE 2010-2015
 
PENDAHULUAN
Pembangunan Daerah dalam era Desentralisasi dewasa ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan, demokratis, berdaya saing dan maju. Oleh karena itu pembangunan masyarakat harus ditempatkan sebagai fokus utama dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, baik melalui pemberian pelayanan dalam berbagai segi kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi maupun dalam pembangunan fisik non fisik lainnya. Artinya, pada akhirnya keberhasilan pembangunan itu tidak semata-mata dilihat dari aspek pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi melainkan juga sejauh mana Pemerintah mampu menciptakan kondisi masyarakat hidup dengan layak dan mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkesinambungan.
Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, secara khusus diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Maka pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat diarahkan untuk mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu guna mengaktualisasikan kebijakan otonomi yang lebih nyata dan bertanggungjawab.
Berdasarkan pengamatan cermat dan kalkulasi kami bahwa potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Sosial lainnya termasuk sumber daya budaya Pakpak adalah sumber daya pembangunan yang berkemampuan sebagai faktor pendorong akselerasi gerak laju pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan pengelolaan yang baik, efektif dan integral secara harmoni dari seluruh potensi sumber daya yang kami sebutkan diatas kami percaya dalam kurun waktu relatif tidak lama keinginan mensejahterakan masyarakat Pakpak Bharat akan menjadi kenyataan.
Untuk itu, tiada pilihan lain selain harus melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensial lokal seoptimal mungkin dengan kreatif, inovatif dan produktif dengan mendorong peran dan parrtisipasi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Kecuali itu, didalam menyusun kebijakan pembangunan daerah ini akan memperhatikan potensi yang layak dikembangkan untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Berangkat dari latar belakang pemikiran seperti inilah, motivasi utama kami dengan keyakinan penuh dapat mewujudkannya dan sekaligus menjadi dasar utama kami untuk pengajuan kami sebagai calon Bupati dan calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat periode 2010-2015. Penyusunan Visi dan Misi adalah sebagai salah satu bahan untuk memenuhi persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral dan konstitusional kami kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.
 
VISI
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG SEJAHTERA SERTA KEPEMIMPINAN YANG ADIL DAN DEMOKRATIS DAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL YANG BERFOKUS KEPADA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA PAKPAK DAN AGAMA.

Kepemimpinan yang adil dan demokratis, pemerintahan yang profesional dan masyarakat yang cerdas dimaksudkan bahwa diantara ketiga komponen strategis diupayakan sinergitas dan masing masing harus menyadari peran, hak dan kewajibannya secara proporsional dan harmoni. Ketiga komponen strategis tersebut harus dilandasi kesadaran kesetaraan dan berdiri pada posisi yang proporsional dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang nduma (Sejahtera).
Masyarakat yang nduma (sejahtera) adalah masyarakat yang kita cita-citakan bersama yaitu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya.
 
MISI
Untuk mewujudkan visi dimaksud maka disusunlah misi sebagai berikut:
1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA
Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan dan peternakan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki melalui penyediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur serta dukungan permodalan sehingga mampu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan merata. Sektor-sektor pendukung lainnya khususnya dalam bidang perdagangan dan industri menjadi penyokong utama, sehingga hasil-hasil produksi dari sektor utama dapat dipasarkan, diolah dan diproduksi didaerah ini. Menumbuhkan kekuatan ekonomi kerakyatan dengan dukungan penuh dari pemerintah baik berupa bimbingan, penguatan etos kerja bahkan bantuan permodalan dalam berbagai bentuk merupakan tanggungjawab yang mutlak dipenuhi. Dengan demikian upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat di capai secara signifikan.
2. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, KREATIF, INOVATIF DAN FASILITATIF
Sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu penentu terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Pemerintahan yang bersih dan efisien akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan usaha-usaha masyarakat tumbuh dan berkembang dan mendorong investor menanamkan investasinya. Untuk itu, aparatur yang tersedia akan dididik dan dikembangkan agar mampu menjaga profesionalitasnya dalam bekerja sesuai dengan bidang dan jabatannya. Mendorong dan meningkatkan kwalitas dan sistem pembinaan aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang tidak saja bersih dan bebas dari KKN, melainkan juga semakin profesional dan fasilitatif. Rasio aparatur dengan masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat yang mungkin belum terpenuhi secara ideal akan diatasi dengan peningkatan kwalitasnya, dengan standard kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada dalam struktur organisasi pemerintah Kabupaten Pakpak Baharat. Distribusi PNS akan lebih besar pada sektor pelayanan publik akan mendukung terpenuhinya persyaratan bagi tujuan pembangunan yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Menanamkan kesadaran terhadap aparat pemerintahan akan perannya sebagai abdi masyarakat dengan menjalankan fungsi sebagai “sikadang jandhi” sehingga dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat khususnya disektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan publik menjadi salah satu titik perhatian utama.
Mewujudkan perilaku aparat agar lebih bersifat melayani dan bukan dilayani. Dengan demikian maka roda perekonomian masyarakat dan aktifitas pembangunan lainnya dapat lebih bergairah dan terdorong kearah peningkatan dan kemajuan warganya.

3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KWALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkwalitas baik melalui peningkatan kwalitas pendidikan, pengembangan pendidikan non formal sehingga di peroleh generasi yang lebih berpendidikan tinggi serta masyarakat yang semakin terampil, kreatif, inovatif dan produktif serta terbangunnya etos kerja yang tinggi dan profesional.
Peningkatan kemampuan tenaga pendidik menjadi strategis karena akan dapat menghasilkan anak didik yang berkwalitas. Selain itu, anggaran beasiswa akan diperbesar dengan proporsional yang bertujuan agar dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat yang kemampuan keuangannya sangat terbatas agar dapat melanjutkan serta mengecap pendidikan sampai perguruan tinggi. Program ini diharapkan dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang nantinya akan dengan semangat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan keluarga. Eskalasi tingkat partisipasi yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga/masyarakat.
4. MEMANTAPKAN NET WORKING DENGAN MENJALIN HUBUNGAN YANG DINAMIS (AKSESIBILITAS) DENGAN PEMERINTAH ATASAN DAN SELURUH DAERAH KHUSUSNYA YANG BERBATASAN LANGSUNG GUNA MEMBUKA KERJA SAMA YANG MENGUNTUNGKAN
Memanfaatkan seluas-luasnya posisi strategis dengan membuka seluruh akses yang potensial ke seluruh daerah kabupaten/kota yang berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Beragam efek yang dapat diperoleh dengan kebijakan ini, seperti lancarnya arus barang dan jasa yang keluar dan masuk ke/dari kabupaten Pakpak Bharat yang secara langsung maupun tidak langsung akan membuka semua cakrawala bagi masyarakat. Interaksi masyarakat dengan dunia luar akan memberikan unsur pendidikan yang sangat tinggi maknanya sehingga secara alami akan membentuk jiwa dan karakter masyarakat yang kuat dan berdaya saing tinggi.
5. MENINGKATAN IKLIM KETERBUKAAN, ASPIRATIF DAN PARTISIPATIF
Kebijakan dan program pemerintah akan diupayakan lebih transparan, mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang dan memberikan ruang partisipasi yang semakin terbuka. Dengan kondisi demikian program yang dijalankan oleh pemerintah akan diterima dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya menjadi faktor vital dalam berjalannya roda pemerintahan dengan segala program kerjanya sehingga akan tercipta iklim yang kondusif, hubungan sinergitas yang harmonis. Dengan itu maka kaitan dengan partisipasi juga dapat di harapkan tercipta.
6. MENINGKATAN SINERGITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kesadaran bersama akan ketertinggalan masyarakat Pakpak Bharat diberbagai sektor, membutuhkan komitmen bersama untuk dientaskan. Signergitas antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama sehingga setiap program pemberdayaan masyarakat menjadi semakin aplikatif dan akomodatif mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kelompok, perorangan maupun organisasi lokal khususnya yang berpijak pada budaya dan kearifan lokal Pakpak ikut bersinergi dan dikuatkan sehingga mampu memposisikan diri sebagai modal pembangunan. Menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan, selain menjadi obyek dalam proses pembangunan daerah.
7. MEWUJUDKAN KOMITMEN BERSAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN
Mendorong penegakan hukum yang konsisten baik dari pemimpin, pemerintah maupun masyarakat guna mewujudkan rasa aman termasuk upaya memberantas KKN. Keamanan dan kenyamanan dalam interaksi sosial, iklim berusaha dan partisipasi sosial lainnya merupakan landasan utama dalam gerak roda pembangunan masyarakat. Setiap program khususnya yang terkait langsung dengan publik memerlukan pakta integritas dari masing-masing pengelola program pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya prakter kolusi, korupsi dan nepotisme yang merugikan dalam setiap langkah kepemerintahan. Perwujudan pemerintahan yang good government dan good governance harus diaplikasikan oleh aparat pemerintah dan masyarakat setiap saat pada setiap program pembangunan.
8. MENINGKATKAN HUBUNGAN YANG DINAMIS DENGAN MASYARAKAT PAKPAK PERANTAU
Masyarakat perantau yang berasal dari Pakpak Bharat adalah merupakan bagian atau komponen yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan program pembangunan menuju masyarakat yang nduma (sejahtera).
Akomodasi partisipasi perantau baik dalam upaya membangun mentalitas pembangunan yang baik di tengah masyarakat maupun sebagai salah satu donatur dalam mendukung kegiatan pembangunan akan dibangun melelui hubungan yang dinamis baik antar pemerintah dengan perantau maupun masyarakat Pakpak Bharat dengan perantauanya. Hubungan yang dinamis semacam ini belum pernah tercapai, diakibatkan oleh stagnasi komunikasi yang tercapai selama ini.
Sebagai bagian integral dari masyarakat Pakpak Bharat, masyarakat perantau harus di tempatkan pada posisi strategis, sehingga setiap permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat akan di komunikasikan secara terintegrasi baik pemerintah, masyarakat kabupaten maupun yang ada di perantauan. Hubungan yang saling mendukung dengan masukan dan kritisi konstruktif dari masyarakat perantau juga diharapakan menjadi media pengontrol yang efektif terhadap pemerintahan Kabupaten pakpak Bharat. Selain itu, modal wawasan yang lebih luas akan dimanfaatkan sebagai alat penting dalam membangun etos kerja yang baik bagi masyarakat di daeraha ini dan peningkatan kwalitas sumberdaya manusianya. Media cetak yang diterbitkan oleh komunitas Pakpak di perantauan diharapkan juga mampu menjadi alat perekat dengan membangun komunikasi yang dinamis melalui tulisan.

9. MENJADIKAN BUDAYA PAKPAK SEBAGAI LANDASAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
Budaya, adat istiadat dan kearifan lokal pakpak perlu terus dikembangkan, dilestarikan dan diaktulisasi sebagai salah satu modal pembangunan. Program dan kebijakan pemerintahan sedaya mampu perlu dilandaskan pada akar budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Selain itu sasaran pembangunan yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera haruslah tetap beradap dan berbudaya. Pluralisme lokal kita selama ini belum terakomodasi dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu di tuntut kemampuan untuk memanfaatkan kearifan lokal, inisiatif dan kreatifitas lokal dalampenyusunan kebijakan lokal terutama untuk pemanfaatan anggaran daerah.
Kelembagaan budaya dan adat perlu diperkuat agar mampu terlibat dalam kebijakan pemerintah. Menjadikan mahkamah adat, sebagai mitra komunikasi dan “zikarah” dari pemerintah, sebelum ada dan sesudah dikeluarkannya kebijakan yang berhubungan dengan publik terwujud dalam satu kerangka yang mengakar pada kultur masyarakat. Pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta derasnya arus informasi yang mengglobal akan dapat difilter sesuai dengan budaya dan kearifan lokal pakpak. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat modern yang berbudaya.
10. MELAKUKAN TINDAKAN NYATA YANG KREATIF DAN INOVATIF DIDALAM MENGGALI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
Meningkatkan serta memperluas pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi salah satu sasaran pokok dalam pemerintahan. Kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan yang dananya berasal dari PAD akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penilaian pemerintah pusat dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pembangunan di berbagai sektor tanpa ketergantungan yang tinggi dari dana yang berasal dari pemerintah pusat.
Peninjauan tarif pajak dan retribusi agar lebih menarik bagi masyarakat akan dilakukan dengan filosofi sederhana yaitu murah dan banyak jauh lebih baik daripada mahal tapi sedikit. Serta melakukan terobosan-terobosan baru dalam mengawasi pungutan pajak dan retribusi pada masyarakat serta menggali potensi-potensi sumber PAD lainnya yang selama ini masih belum disentuh oleh pemerintah.

Dibuat oleh:

Remigo Yolando Berutu, MBA Ir. H. Maju Ilyas Padang

TIGA BIDANG PRIORITAS
1. BIDANG PERTANIAN
Sektor pertanian adalah merupakan salah satu agenda prioritas melihat struktur demografi dan bidang usaha masyarakat Pakpak Bharat yang bertumpu pada sektor ini. Mendorong dan mewujudkan pertanian masyarakat dengan mekanisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga kapasitas produksi meningkat dan memiliki daya saing. Penggunaan bibit-bibit unggul yang dapat memberikan hasil yang maksimal kepada petani juga merupakan langkah yang tepat guna lebih memberikan kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

2. BIDANG PENDIDIKAN
Ketertinggalan dalam berbagai sektor seperti simbiosis mutualis dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berpendidikan dirasakan merupakan faktor penting dan utama. Alokasi anggaran yang memadai dengan memenuhi amanat UU, akan dititik beratkan kepada dengan menggali sumber-sumber lainnya harus menjadi komitmen pemerintahan.

3. BIDANG EKONOMI KERAKYATAN
Kegiatan ekonomi kerakyatan yang masih bertumpu pada sektor pertanian harus diimbangi pula dengan kegiatan ekonomi lainnya. Mendorong semakin terbukanya pemikiran masyarakat untuk bergerak dalam kegiatan ekonomi yang saling mendukung dengan sektor pertanian baik perdagangan maupun industri lainnya perlu ditumbuhkembangkan. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan semakin variatif yang akan bermuara pada tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat agar menjadi petani yang berjiwa wira usaha juga akan menjadi titik berat program agar masyarakat memiliki daya saing dan juang yang tinggi didalam mensejahterakan diri dan keluarga.
 
AGENDA PEMBANGUNAN
1. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN FASILITATIF
Untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan fasilitatif maka akan di lakukan program kerja sebagai berikut :
a. Penataan keorganisasian dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang undangan yang ada.
b. Peningkatan kualitas aparatur melalui tugas belajar, pendidikan dan latihan (diklat), bimbingan teknis (bintek) berjenjang dan berkesinambungan baik dengan mengirimkan aparat keluar daerah maupun penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Pakpak Bharat.
c. Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penambahan penghasilan berupa tunjangan kerja berdasarkan volume dan prestasi kerja.
d. Penajaman sistem pelayanan yang lebih fasilitatif dengan melihat aspirasi masyarakat yang berkembang.
e. Pembangunan mentalitas selaku abdi masyarakat yang lebih bersifat melayani baik melalui peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas maupun apresiasi terhadap prestasi kerjanya dengan pemberian penghargaan.
f. Menciptakan kenyamanan dalam bekerja baik lewat penataan kantor dan sarana fisik lainnya maupun garansi penghargaan terhadap aparat yang berprestasi serta menghindari sejauh mungkin mutasi dan rotasi jabatan dalam jangka pendek dan tidak proporsional.
g. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pelayanan terdekat dengan masyarakat agar lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat.
h. Menyusun penilaian yang lebih rasional dalam penerapan pendekatan reward and punishment serta menjaga sistem mobilitas (mutasi) baik secara horizontal maupun vertikal.
 
2. PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
a. Mengadakan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi maupun lembaga representatif lainnya untuk menumbuhkembangkan etos kerja, profesionalitas kerja masyarakat dan menggali sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kondisi lokal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
b. Menumbuhkembangkan kegiatan pertanian yang berbasis budaya semisal, kemenyan, gambir, kopi, nilam dan lain-lain dengan upaya menjadikannya sebagai produk unggulan daerah yang mampu bersaing dipasaran lokal, nasional bahkan internasional.
c. Menata dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyrakat yang mendukung sektor pertanian agar lebih kreatif dan dapat memutuskan mata rantai perdagangan yang seringkali mengakibatkan high cost economic
d. Mengupayakan perluasan lahan pertanian khususnya persawahan dalam rangka menindaklanjuti pembanguna irigasi yang telah menelan milyaran Rupiah, juga meningkatkan produksi padi guna menwujudkan Pakpak Bharat sebagai swasembada beras.
e. Meneruskan pembangunan sarana infrastruktur yang mendukung usaha pertanian khususnya ke lokasi-lokasi yang potensial.
f. Mengupayakan tersedianya permodalan masyarakat dengan menindaklanjuti Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) yang sudah berlangsung untuk mendukung permodalam masyarakat baik di sektor pertanian maupun dibidang ekonomi kerakyatan lainya.
g. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang masih terbuka dan menjadi lahan olahan dengankemudahan sertifikasi tanah dan pemberian bantuan berupa bibit, kompos maupun obat-obatan pertanian.
h. Pemberdayaan masyarakat dengan semakin memandirikan masyarakat melalui penciptaan iklim yang memungkian berkembangnya potensi daya yang dimiliki, memperkuat potensi yang dimiliki melalui pemberian batuan dana, pembanguna sarana, penelurusan pemasaran hasil produksi masyarakat danpembukaan akses kepada berbagai peluang yang ada.

3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DIDUKUNG OLEH KOMITMEN BERSAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN
a. Mengupayakan terciptanya aturan hukum yang mengatur pelaksanaan program pemerintah baik itu peraturan daerah tentang transparansi dan akuntabel, kemudahan mengakses informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah maupun peraturan yang lebih efektif terhadap kegiatan pelayanan publik semisal pelayanan perizinan.
b. Pembuatan pakta integritas dalam setiap gerak dan laju pembangunan dari aparat pengelola perizinan.
c. Mengefektifkan reward and punishment terhadap aparat pemerintah yang melakukan tindakan yang merugikan dan pelanggaran hukum administratif.
d. Mendukung aparat hukum dalam melakukan penyelidikan dan penegak hukum lainnya terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah disemua level dan tingkatkan.

REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA CALON BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT PERIODE 2010-2015

Ir. H. MAJU ILYAS PADANG