BUPATI CANANGKAN BULAN BHAKTI SOSIAL TNI KB-KES TAHUN 2013 TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Pencanangan Bulan Bhakti Sosial TNI-KB Kesehatan merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian Ibu dan bayi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Bapemas, Pemdes, PP dan KB bekerjasama dengan Kodim 0206 Dairi serta Dinas Kesehatan  menyelenggarakan Pencanangan Bulan Bhakti Sosial TNI Manunggal KB-Kes tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 bertempat di Gedung Serba Guna Salak, Jumat (4/10) . Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu,MBA yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat Ir.Maju Ilyas Padang, Dandim 0206 Dairi, Ibu Ketua dan Anggota Persit Kartika Candra Kirana Kodim 0206, Direktur RSUD Salak, Para Camat se-Kabupaten Pakpak Bharat, Para Danramil Se- Kabupaten Pakpak Bharat, Para Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Pakpak Bharat, Para Bidan Pengelola Program KB se-Kabupaten Pakpak Bharat, Para Penyuluh KB se- Kabupaten Pakpak Bharat serta para Undangan.

Kabid Keluarga Berencana (KB) Drs. Dirjon Hutasit dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Bulan Bhakti Sosial TNI-KB Kesehatan Kab.Pakpak Bharat adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan. Dan pelaksanaannya  telah diawali dengan pelayanan KB di RSUD Salak,  Puskesmas Salak, Pustu Kuta Tinggi, Puskesmas Sukaramai, Pustu Perpulungan, Pustu Kuta Dame, Puskesmas Tinada, Pustu Kuta Babo, Puskesmas Kecupak, Puskesmas Jambu, Puskesmas Singgabur, Puskesmas Sibande dan Pustu Mbinalu dengan keseluruhan akseptor yang dilayani anatara lain MOP ( 11 orang), MOW (39 Orang), IUD (9 Orang), Implant (41 orang), PIL (29 orang), Kondom (11 orang), dengan jumlah  130 akseptor dari target yang berjumlah 190 akseptor.

Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa  Program KB untuk Kabupaten Pakpak Bharat dengan jumlah penduduk yang masih rendah tidak membatasi kelahiran, tapi untuk merencanakan jumlah keluarga yang ideal dengan menjarangkan kelahiran anak , yang bertujuan untuk mensejahterakan Keluarga  dan untuk meningkatkan kualitas serta tingkat ekonomi suatu keluarga sehingga merupakan bagian dari upaya untuk membangun ekonomi keluarga dan pemenuhan hak dasar kepada anggota keluarga seperti asupan gizi yang cukup dan pendidikan yang baik sehingga terjadi peningkatan kualitas generasi emas Pakpak Bharat. “ Saya telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana, dimana didalamnya mengamanatkan pelayanan KB secara gratis kepada keluarga kurang mampu atau pra sejahtera dan sejahtera I,” jelas Bupati.  Lebih lanjut dijelaskan dengan terselenggaranya program tersebut diharapkan derajat kesehatan penduduk Indonesia dan secara khusus penduduk Pakpak Bharat akan semakin meningkat dan diharapkan dapat merealisasikan MDG’s ( Millenium Development Goals) tahun 2015. “ Mari kita dukung revitalisasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara optimal” Kata Bupati.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari narasumber Dandim 0206 Letkol Infantri Syawal Fahmi Tambunan dengan materi  Revitalisasi Program Keluarga Berencana yang dipandu oleh moderator, Plt. Bapemas, Pemdes, PP dan KB Drs. Tekki Angkat

….. Jandri …..

14 thoughts on “BUPATI CANANGKAN BULAN BHAKTI SOSIAL TNI KB-KES TAHUN 2013 TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT

    • iya, mungkin tulisannya harus diupdate, karena tidak ada penjelasan di mana pakpak biar pembaca tidak bertanya tanya, karena pasti pembaca berasal dari daerah yang berbeda beda dan tidak semua tahu daerah pakpak

  1. PILIHI Gugat Pemkab Pakpak Bharat atas Kerusakan Hutan

    Posted by Syahnan Harahap on Oct 08, 2012 | Leave a Comment

    PAKPAK BHARAT -Revisi pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan antara Lagan, Kecamatan Pergttng-Gttng Sengkut (PGGS) dan Sibagindar (Pagindar), Kabupaten Pakpak Bharat terus menuai masalah. Setelah sebelumnya, kasus menguak pada penyelesaian mega proyek dan melintas di kawasan hutan Negara itu karena diduga tidak mengantongi ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan RI.

    Kini, oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan Hidup (PILIHI) pimpinan Hasoloan Manik itu menuding, terjadi dugaan penyimpangan dana sekitar Rp 22 miliar dari pagu anggaran Rp 34,6 miliar.

    Estimasi dugaan kerugian uang negara sebesar Rp 22 miliar tersebut, Kata Hasoloan saat jumpa pers, Jumat (28/9) di depan Kantor Reskrimhus Polda Medan, cukup beralasan. Menurutnya, besaran Rp 34,6 miliar untuk pembukaan jalan sepanjang 20,5 kilometer sangat tidak beralasan. “Untuk pengaspalan ‘hot mix’ aja paling Rp 1 miliar/ kilometernya,” bebernya menjelaskan.

    Selain kerusakan hutan yang duluan diadukan, dugaan penyimpangan dana itu, katanya, juga harus menjadi focus perhatian pihak penegak hukum untuk segera dituntaskan.
    Gugat

    Sekaitan itu, lembaga swasta itu telah melayangkan pengaduan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu). Kasus tersebut sangat berkaitan, dan juga tak kalah pentingnya adalah sehubungan tingkat kerusakan hutan yang dinilai amat parah di sepanjang lintasan pekerjaan pembukaan jalan dimaksud.

    Sebagai LSM pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan, pihaknya merasa berkewajiban meluruskan persoalan itu. Sampai-sampai, Hasoloan dan kolega terbang ke Jakarta dan mendatangi sejumlah kementerian, termasuk Dirjen Planologi. Hal itu dilakukan, guna menguatkan dan mengumpulkan bukti, menyangkut revisi pembukaan jalan dimaksud.

    Terakhir diketahui, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ternyata belum mengantongi izin pinjam pakai dalam penyelesaian proyek itu. Dikatakan, izin prinsip, sebagai awal pekerjaan inventarisasi tegakan vegetasi kayu baru ditangan pemkab setempat di akhir triwulan pertama tahun anggaran (TA) 2012.

    Sementara izin pinjam pakai empat bulan setelahnya, atau tepatnya Juli di tahun yang sama. Padahal, proyek telah diselesaikan per Februari 2012. “Ibarat sepasang sejoli, lahir anak duluan baru terbit surat nikah. Kan lucu,” ujarnya berumpama.
    Harus Bertanggungjawab

    Ia mengaku, persoalan pada kasus ini begitu komplit. Namun demikian, meski banyak tantangan yang harus dihadapi, pihaknya merasa tak perlu takut, apalagi bergeming. Prinsipnya, hukum harus ditegakkan demi mencari siapa dan apa yang salah. Upaya akan terus dilakukan hingga tetes darah penghabisan, mengkawal kasus tersebut. Persoalan harus diluruskan untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum terkait.

    Ditambahkan, sebagai penanggungjawab anggaran daerah, Bupati Pakpak Bharat RYB juga harus bertanggung jawab pada persoalan ini. Setiap kegiatan di SKPD tidak bisa terlepas dari pengawasannya.

    Apalagi, tambahnya, izin pinjam pakai dimaksud diajukan atas nama bupati, bukan atas nama Kadis Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Hutbuntamling) Ir MAG. Keterikatan lain, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dilayangkan ke Kementerian Kehutanan juga atas nama bupati. “(Klausul) ini merupakan bukti konkrit, bahwa Bupati Pakpak Bharat tidak terlepas dari persoalan,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut laporan yang disampaikan, Hasoloan Manik telah menjalani gelar perkara di Reskrim Khusus di Mapolda SU, Jumat (28/9) di Medan. Ia dimintai keterangan selama dua jam konfrontasi dengan dua orang kadis, yakni Ir MS (Kadis PU Pakpak Bharat) dan Ir MAG (Hutbuntamling).

    Hasoloan berharap dan meminta, pihak penyidik serius menangani dan segera menuntaskan kasus itu. “Saya tegaskan, supaya jangan ada main mata antara penegak hukum dan aparatur dari Pemkab Pakpak Bharat,” tandasnya. (PR)

    • Sabtu, 04/01/2014 13:04 WIB
      PD Berharap Anas Akan ‘Bernyanyi’ Saat Diperiksa KPK 7 Januari
      Jakarta – Anas Urbaningrum akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang di KPK pada Selasa 7 Januari 2014. PD berharap Anas berbicara terbuka.

      Komentar (41 Komentar)
      Disclaimer
      Halaman: 1234
      Urutkan berdasarkan

      . Af Fair 5 minutes ago
      Kapan ke monasnya ya ini si anas???
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      Aji @wasduk21 minutes ago
      DIDEPAN WARTAWAN AJA BILANG GITU….SEBENERNYE TAKUT KALI ANAS BUKA BUKAAN. NAMANYA JUGA POLITIK
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      Rudkrol 23 minutes ago
      cikeaz terbawa gimana ? apa kpk berani ?
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      Aing @aing28 minutes ago
      Seandainya merebet sampai Bunda Putri dan Putra Mahkota Cikeas, maka PD akan ditelan kiamat
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      Eq 29 minutes ago
      hiiii demokrat itu partai koruptor ya, akhirnya ngaku juga, mau dibubarkan paksa dan pengurusnya di kejar kejar rakyat? ….. sejak demokrat berkuasa, rakyat tertindas
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      Maaz Hakim 33 minutes ago
      berbuatlah korup sak karepmu, tapi ingat balasannya nanti…….
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      fattah farhan @mansoor34 minutes ago
      moga2 aja ente gak di haves broo…
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      Rudkrol 36 minutes ago
      wah PD mulai tidak kompak, cikeas bisa kena sabetan nih
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      Ahmad Syarofi 37 minutes ago
      sy kira demokrat sdh lebih maju dlm menyikapi korupsi di partainya. ga seperti golkar yg mlindungi atut u/ tetap mnjadi gubernur
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka
      Mister Jack @misterjack41 minutes ago
      Nantang nih
      Beri Tanggapan ·Laporkan · Suka

      Silakan masuk atau daftar untuk mengirim

  2. Jakarta (Antara) – Mahkamah Agung menguatkan hukuman terdakwa korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) Lae Mrempat, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Mangiring Purba, selama empat tahun penjara dan denda Rp200 juta setelah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Menolak kasasi JPU, tidak menerima (Niet Ontvaarkelijk Verklaard/NO) permohonan terdakwa,” demikian bunyi amar putusan kasasi yang dilansir dalam Info Perkara dalam website Kepaniteraan MA, Jumat.

    Putusan dengan nomor 1868 K/PID.SUS/2013 ini diketok pada 25 November 2013 oleh majelis kasasi yang terdiri dari Artidjo Alkostar sebagai ketua didampingi MS Lumme dan Mohammad Askin sebagai anggota majelis kasasi.

    Dengan ditolaknya kasasi JPU ini, maka kembali ke putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah menghukum Mangiring Purba dengan pidana Penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama delapan bulan.

    Pengadilan Tinggi Medan ini juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp384.091.909 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

    Putusan majelis banding ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan pada 25 Maret 2013 Nomor:85/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.

    Perkara korupsi pengadaan PLTMH Lae Mrempat, Kecamatan Sitellu Tali Urang (STTU) Jehe bersumber dari APBD Tahun 2009 sekitar Rp 800 Juta di Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Pakpak Bharat ini melibatkan tiga terdakwa masing-masing, Mantan Kadishut Pakpak Bharat, Ir Sujarwo, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bahrum Sihotang dan Mangiring Purba selaku pihak rekanan.(rr)

    • CIRABUN TANOH MBERGOH……………………………………………………………………………………………………

    • Pakpak Bharat, (Mimbar) – Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, pada kegiatan pengadaan moubiler tahun anggaran (TA) 2009, negara dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Kini, kasus mengemuka dan sampai ke ranah hukum. Seiring itu, pihak Kejaksaan Negeri Sidikalang berencana akan memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Pakpak Bharat Drs HS.
      HS, yang kini menduduki posisi sebagai sekda di daerah otonom baru itu dianggap oknum paling bertanggung jawab dan mengetahui seluruh permasalahan di tahun anggaran tersebut. Keterangan dari HS perlu diminta untuk memastikan ada tidaknya indikasi penyimpangan.
      Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidikalang Pendi Sijabat SH MH, Kamis (12/9) kepada wartawan di ruang kerjanya membenarkan adanya dugaan penyimpangan anggaran di Disdik Pakpak Bharat tersebut. Pihaknya pun telah mencoba memanggil secara resmi HS, berikut sejumlah kepala sekolah penerima Dana Alokasi (DAK). Namun, katanya, HS yang sekarang menjabat sebagai sekda tersebut, pada panggilan pertama tidak hadir di kejari.
      Rencananya, dalam waktu dekat ini, surat sejenis secepatnya akan dilayangkan kepada HS. Sijabat tidak menginginkan, preseden buruk masyarakat menyangkut kasus dimaksud. Kesungguhan pihak judikatif menyikapi kasus ini ditunjukkan dengan telah memintai keterangan dari beberapa kepala sekolah (kasek).
      Beberapa pejabat disdik saat pelaksanaan kegiatan juga akan turut dipanggil dan diperiksa. Mereka dianggap mengetahui seluruh persoalan. “Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara barang, tim PHO dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) akan dimintai keterangan,” jelasnya.
      Seperti diketahui, temuan BPKP juga mengindikasikan adanya proses lelang yang tak wajar dan bersifat formalitas serta mengarah kepada monopoli. Akibatnya, hal itu berpotensi menyebabkan terjadinya indikasi pemahalan harga. (GS)

  3. Quick Count Pilkada Dairi: Johny Sitohang-Irwansyah Pasi Raih 35,63% Suara
    Sutarno – Kamis, 10 Oktober 2013, 20:03 WIB

    • Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan incumbent Johny Sitohang—Irwansyah Pasi untuk sementara memimpin perolehan Pilkada Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara, dengan perolehan 35,63% suara.

      Hal tersebut berdasarkan hitung sementara yang dirilis oleh RL-Peduli seperti dilansir situs berita kini.co.id.

      RL-Peduli adalah gerakan yang dipelopori Rhicard EM Lingga, anggota DPRD Sumatra Utara dari Partai Golkar.

      Nomor Urut 4 Pasangan Pilkada Kabupaten Dairi 2013

      No

      Pasangan

      Suara

      %

      1

      Johny Sitohang—Irwansyah Pasi

      42.682

      35,63%

      2

      Pasiona Sihombing—Insanuddin Lingga

      4.913

      4,10 %

      3.

      Parlemen Sinaga—Renfil Capa

      35.744

      29,83 %

      4.

      Luhut Matondang—M Lingga

      36.468

      30,44%

      Total

      119.807

      100,00%

      Sumber: Quick Count versi Golkar pukul 17:00 WIB

      “Pasangan Johny-Irwansyah yang didukung Partai Golkar mengoleksi 42.682 suara,” tulis rilis RL-Peduli yang dipublikasikan kini.co.id petang hari ini, Kamis (10/10/2013).

      Hitung sementara yang dirilis RL-Peduli itu dilakukan berdasarkan suara yang masuk sebanyak 119.807. Posisi kedua ditempati pasangan nomor urut 4 Luhut Matondang—M Lingga dengan 36.468 suara atau 30,44%.

      Posisi ketiga diraih pasangan nomor urut 3 Parlemen Sinaga—Renfil Capa dengan 35.744 suara atau 29,83 %.

      Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Pasiona Sihombing—Insanuddin Lingga menempati posisi buncit dengan 4.913 suara atau 4,10 %.

      Kesahihan hasil hitung sementara itu patut dipertanyakan karena 119.807 suara tersebut artinya sama dengan 58,75% dari total daftar pemilih Pilkada Kabupaten Dairi.

      Secara resmi, KPUD Kabupaten Dairi sudah menjadwalkan bahwa hasil perhitungan suara di tingkat TPS (tempat pemungutan suara) akan direkapitulasi di tingkat desa pada Jumat—Sabtu 11—12 Oktober.

      Tahap berikutnya adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan pada Minggu—Senin 13—14 Oktober.

      Adapun rekapitulasi final oleh KPUD Kabupaten Dairi akan dilakukan Selasa—Rabu 15—16 Oktober 2013.

      Nomor Urut 4 Pasangan Pilkada Kabupaten Dairi 2013

      No

      Pasangan

      Partai

      1

      Johny Sitohang—Irwansyah Pasi

      Golkar

      2

      Pasiona Sihombing—Insanuddin Lingga

      PDI Perjuangan, BARNAS, Pelopor, PPP, PKB

      3.

      Parlemen Sinaga—Renfil Capa

      11 parpol al: Partai Gerindra, PPRN, Partai Buruh, PDS, PAN

      4.

      Luhut Matondang—M Lingga

      PDK

      Sumber: KPUD

  4. BERDASARKAN SURAT EDARAN PEMKAB PAKPAK BHARAT (SEKRETARIAT DAERAH) NOMOR: 075/SE-PERINDAG/TAHUN 2013 TANGGAL 23 JULI 2013 YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH, TENTANG PEMBENTUKAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KPRI PAKPAK NDUMA, DIMANA PADA SURAT POIN 6. DISEBUTKAN BAHWA ” Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Wajib menjadi anggota KPRI Pakpak Nduma”. SELANJUTNYA DENGAN AROGAN NYA BENDAHARA SKPD TELAH SEMENA-MENA MEMOTONG GAJI PNS, PADA BULAN AGUSTUS Rp. 250.000,- BULAN SEPTEMBER Rp.250.000,- BULAN OKTOBER Rp. 150.000,-

    HAL-HAL YANG SALAH ADALAH:
    A. SESUAI UU PERKOPERASIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 Pasal 6 ayat (1) a berbunyi keanggotaan koperasi bersifat SUKARELA DAN TERBUKA faktanya seluruh PNS Pemkab Pakpak Bharat dipaksa menjadi anggota koperasi;
    B. Buku anggota Koperasi tidak diberikan kepada anggota, dan Dana Koperasi tidak ketahuan disimpan dimana dan AD/ART tidak dimiliki anggota sehingga PNS tidak tahu apa Hak dan Kewajibannya.

    SUPAYA MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA MEMBERI SANKSI KEPADA PENGURUS KOPERASI KPRI PAKPAK NDUMA KARENA MELANGGAR UNDANG-UNDANG SESUAI DENGAN PASAL 120 UU PERKOPERASIAN RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s