Lowongan Kerja

Surat Kabar Mingguan Tribun Merdeka

1. Membutuhkan Wartawan/i Diseluruh Kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
2. Bagian Periklanan, Dengan Gaji Rp. 1Jt/bln + Uang BBM 100rb/minggu (syarat: min. Lulusan SMA, memiliki Kendaraan Roda 2 +Sim C)

Berminat..,
Hubungi: Redaksi Tribun Merdeka Di: Jl. Pijer Podi, No: 43A Sp. Pos Padang Bulan Medan
Hp: 082165193433
Pin: 2158D1C3

3 thoughts on “Lowongan Kerja

  1. Kejari Sidikalang Panggil Mantan Kadisdik Pakpak Bharat
    Friday, 13 September 2013 14:15 | Written by Administrator | PDF | Print | E-mail
    Share

    Pakpak Bharat, (Mimbar) – Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, pada kegiatan pengadaan moubiler tahun anggaran (TA) 2009, negara dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Kini, kasus mengemuka dan sampai ke ranah hukum. Seiring itu, pihak Kejaksaan Negeri Sidikalang berencana akan memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Pakpak Bharat Drs HS.
    HS, yang kini menduduki posisi sebagai sekda di daerah otonom baru itu dianggap oknum paling bertanggung jawab dan mengetahui seluruh permasalahan di tahun anggaran tersebut. Keterangan dari HS perlu diminta untuk memastikan ada tidaknya indikasi penyimpangan.
    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidikalang Pendi Sijabat SH MH, Kamis (12/9) kepada wartawan di ruang kerjanya membenarkan adanya dugaan penyimpangan anggaran di Disdik Pakpak Bharat tersebut. Pihaknya pun telah mencoba memanggil secara resmi HS, berikut sejumlah kepala sekolah penerima Dana Alokasi (DAK). Namun, katanya, HS yang sekarang menjabat sebagai sekda tersebut, pada panggilan pertama tidak hadir di kejari.
    Rencananya, dalam waktu dekat ini, surat sejenis secepatnya akan dilayangkan kepada HS. Sijabat tidak menginginkan, preseden buruk masyarakat menyangkut kasus dimaksud. Kesungguhan pihak judikatif menyikapi kasus ini ditunjukkan dengan telah memintai keterangan dari beberapa kepala sekolah (kasek).
    Beberapa pejabat disdik saat pelaksanaan kegiatan juga akan turut dipanggil dan diperiksa. Mereka dianggap mengetahui seluruh persoalan. “Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara barang, tim PHO dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) akan dimintai keterangan,” jelasnya.
    Seperti diketahui, temuan BPKP juga mengindikasikan adanya proses lelang yang tak wajar dan bersifat formalitas serta mengarah kepada monopoli. Akibatnya, hal itu berpotensi menyebabkan terjadinya indikasi pemahalan harga. (GS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s