TOKOH MASYARAKAT MINTA BUPATI PAKPAK BHARAT TIDAK PERPANJANG MASA JABATAN SEKDA Drs. WARTHA GANDI MANIK, SE, ME

TOKOH MASYARAKATMINTA BUPATI TIDAK PERPANJANG MASA JABATAN SEKDA Drs. WARTHA GANDI MANIK, SE, ME

GeTA_PAKPAK.COM

Keberadaan Drs. Wartha Gandi Manik, SE, ME sebagai Sekretaris daerah kabupaten Pakpak Bharat yang telah memperpanjang masa kerjanya selama satu tahun terus mendapat sorotan dari kalangan masyarakat Pakpak Bharat. Sementara Bupati Remigo Yolando Berutu, MBA yang baru memulai masa kerjanya sebagai Kepala Daerah terus mendapat tekanan dari masyarakatnya untuk tidak memperpanjang kembali masa kerjanya setelah masa kepemimpinan Bupati H. Makmur Berasa mendapat perpanjangan selama satu tahun.

Sebagai salah wujud dari tingginya keinginan masyarakat Pakpak Bharat terhadap pergantian Sekda Pakpak Bharat pada Rabu, 23 Februari 2010 sejumlah tokoh masyarakat Pakpak Bharat melakukan audiensi kepada Bupati untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka yang selama ini masih menjadi perbincangan public dan tekanan-tekanan melalui Media cetak. Wilson Manik dan Karisman Banurea yang terlihat memimpin dialog antara tokoh masyarakat dengan Bupati menyampaikan sejumlah aspirasi yang tertuang dalam surat pernyataan yang disertai dengan tandatangan sejumlah tokoh masyarakat Pakpak Bharat yang antara lain menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 8 tahun selaku Sekda Drs. Wartha Gandi Manik, SE, ME disebutkan tidak proaktif terhadap kepentingan masyarakat Pakpak Bharat.

Bahwa keberadaan Drs. Wartha Gandi Manik, SE, ME tidak dikenal sebagai komponen masyarakat Pakpak Bharat dimana istri dan anak-anak serta keluarga beliau tidak pernah terlihat di Kabupaten Pakpak Bharat selama beliau berada di Kabupaten Pakpak Bharat . selain itu sebagai salah satu tugas utama Sekda yang mengurusi internal pemerintahan khususnya di kalangan PNS tidak mengalami pertumbuhan bahkan sejumlah aparat pemerintah dibawahj kepemimpinan Drs. Wartha Gandi Manik, SE, ME tidak disiplin yang berakibat langsung pada tidak dapat berjalannya roda pemerintahan secara baik dan tidak tercapainya pilar pembangunan daerah. “Jika perpanjangan jabatan Sekda Pakpak Bharat Bapak Drs. Wartha Gandi Manik, SE, ME masih diperpanjang Bupati Pakpak Bharat maka manajemen pemerintahan daerah ini akan semakin amburadul dan kami akan terus melakukan tekanan kepada Bapak Bupati” ungkap salah seorang tokoh masyarakat yang turut dalam audensi.

Sekaitan dengan itu semua tokoh-tokoh masyarakat Pakpak Bharat memohonkan kepada Bupati untuk segera menindaklanjuti aspirasi mereka dan mengharapkan kepada Bapak Drs. Wartha Gandi Manik, SE, ME untuk lebih lapang dada serta menyelesaikan masa jabatannya dengan baik untuk lebih mendapat simpati dari masyarakat Pakpak Bharat.

Sementara Bupati Remigo Yolando Berutu, MBA yang didampingi Wakil Bupati H. Maju Ilyas Padang dalam sambutannya menyampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut akan mendapat respon positif dari pihaknya dan akan menindaklanjuti usulan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Drs. Wartha Gandi Manik, SE, MEsebagai Sekda Kabupaten Pakpak Bharat. Disamping itu ia juga mengingatkan agar masyarakat Pakpak Bharat tidak terjebak akan situasi yang mengarah negative. @

5 thoughts on “TOKOH MASYARAKAT MINTA BUPATI PAKPAK BHARAT TIDAK PERPANJANG MASA JABATAN SEKDA Drs. WARTHA GANDI MANIK, SE, ME

  1. cuma sekitar 20% dari inspirasi rakxat. .memang hal semacam persoalan diatas,ruwet dan membingung kan, sebagai contoh. bupati sebagai pejabat daerah, diangkat melalui pilihan rakyat, sedangkan Sekwilda, pejabat pemerintah yg di angkat dan di tunjuk oleh negara. .jadi menurut anda bagai mana ??

  2. kadang2 hal2 yg mengatas nama kan aspirasi rakyat itu, demi kepentingan se seorang atau segelintir orang yg “mau maju”.Bupati tdk berhak memberhentikan seorang PNS,.Cuma mengusul kan dulu pd atasan nya yakni .Gubernur. .kemudian dari Gubernur ke Mendagri. .pesan ku, wahai bangsa ku,jngan terkecoh dngan imbas kotor nya Politik. .

  3. Kinerja bawahan yang menilai dan evaluasi ada pd atasan (Bupati) dan itu wewenang penuh pimpinan utk mengatur / mutasi. Seharusnya jika tidak sejalan searah tuk pencapaian visi misi yg telah dikoarkoarkan dlm kampanye awal, dalam hal ini Bupati hrs berani utk mengganti tanpa menunggu orang luar (msyarakat) yang datang ke singgasana. Lalu fungsi pengawasan “langsung” DPRD dimana? kan seharusnya tokoh masy lebih dulu menyampaikan aspirasi ke mereka?
    Pertanyaannya berapa persen ketulusan dan kesungguhan dlm memajukan masy/ daerah kita ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s